Objek pembahasan fiqh siyasah


   -Fiqih tata negara

     Fikih Tata Negara dapat di tarik benang merah bahwa Fikih Tata Negara merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Sebagai dasar negara Pancasila wajib dijadikan acuan dan pedoman dalam pembuatan ketentuan hukum dan perundang-undangan pada berbagai levelnya. Sedangkan pembahasan yang kedua ialah Kehadiran Negara dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dimana kehadiran negara ialah wajib secara syar’i karena hal tersebut menjadi syarat atau instrumen bagi pelaksanaan aturan-aturan yang berstatus wajib syar’i pula.

- Teokrasi

    Teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang dalam praktiknya menjalankan pemerintahan dengan berpegang pada kedaulatan Tuhan. Teokrasi menitikberatkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat.

Pada zaman sekarang, negara yang menerapkan sistem politik teokrasi jumlahnya sudah sangat sedikit. Beberapa negara menerapkan sistem teokrasi dengan jenis teokrasinya masing-masing.

- Demokrasi dan nasion-state

     Negara memiliki otoritas dan kekuasaan politik yang diperlukan untuk merealisasikan ajaran agama. Niat mencari kekuasaan dalam rangka menegakkan agama Allah adalah amal saleh dan jangan dicampur adukkan dengan ambisi kekuasaan. Konsekuensi logis dari teori politik Islam tersebut. Al-Maududi mengajukan rumusan baru mengenai arti demokrasi yang dipersepsi oleh Barat selama ini. Bagi dia tidak seorangpun yang dapat mengklaim, memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah dan selain Dia adalah hamba-Nya. Atas dasar itu, dia mengajukan istilah “theodemokrasi”, yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini, rakyat diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembagian ilmu fiqih dan cabang-cabang ilmu fiqih

 Pembagian hukum fiqih menjadi beberapa kelompok menurut para ahli fiqih dan materi ini membahas topik-topik fiqih para ulama dengan mengelompokkannya menjadi beberapa bagian, yaitu:  1. Rubu ibadah adalah meliputi pembelajaran cara beribadah yang benar, hal ini merupakan langkah penting agar ibadah tidak berlanjut dalam kebodohan. Apalagi dalam hal kebersihan, karena kebersihan merupakan hal terpenting dan syarat pertama dalam menjalankan ibadah keagamaan. Dalam beribadah hanya ada dua hal, yaitu “menaati segala perintah dan membuang segala larangan”. Dijelaskan pula di sini cara atau tata ibadah yaitu rukun Islam yang menjadi syarat sah ibadah yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat dan juga haji.  2. Rubu' Muamalah meliputi cara mencari nafkah yang halal, jual beli yang halal, menyepakati syarat dan qabul, serta menjelaskan barang yang akan diperjual-belikan. Hal ini diibaratkan dengan kata jangan membeli kucing dalam karung yang artinya barang yang diperjualbelikan harus...
Baca selengkapnya

Fiqih produk politik

       KHES disusun sebagai respon terhadap UU No.3 Th. 2006 terkait dengan perubahan atas UU No.7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang peradilan agama sehubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai fungsi yang sama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bukan merupakan sumber hukum formil (seperti UUD 45, UU, PERPU, PERDA, dan sebagainya), namun KHES dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum alias berperan sebagai sumber hukum materiil apabila hakim menggunakannya. Hanya saja perbedaaannya adalah pada cakupan materinya: jika KHES lebih pada pembahasan hukum ekonomi syariah, atau hukum bisnis syariah (muamalah maaliyyah), sedangkan KHI membahas hukum keluarga (akhwal syakhsiyyah), (AA Amarudin Mumtaz dalam Kompasiana, 19 Juni 2015).       Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum masional yang dapat mengungkapkan ra...
Baca selengkapnya